BG: Kerja Sama RI-China Tidak Menguanggu Kedaulatan di Laut Natuna Utara

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan (BG), menjelaskan kerja sama Indonesia dengan China yang menuai kritik, tetapi memastikan tidak akan berdampak pada kedaulatan Indonesia di Natuna Utara.

BG menegaskan bahwa kerja sama tersebut, yang telah disepakati bersama, dihitung dengan pertimbangan hukum matang.

Prinsip Kerja Sama:

• Pedoman: UU Nomor 17 Tahun 1985 (Ratifikasi UNCLOS 1982).

• Prinsip Utama: Saling menghormati, kesetaraan, saling menguntungkan, dan konsensus sesuai dengan peraturan masing-masing negara.

Terobosan dan Fokus Kesepakatan:

• Inisiatif: Terobosan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan ketegangan di Laut Natuna Utara.

• Kestabilan: Melalui kerja sama keamanan dan joint operation.

• Poin Fokus: Bidang ekonomi, khususnya perikanan dan konservasi.

Pernyataan Bersama dan Penegasan Kemlu:

• Kritik: Pernyataan bersama RI-China setelah pertemuan Prabowo dengan Xi Jinping mendapat kritik, terutama terkait batas Laut China Selatan.

• Poin Kontroversial: Pengembangan bersama di area klaim yang tumpang tindih.

• Klarifikasi Kemlu: Tidak sebagai pengakuan atas ‘9-Dash-Lines’.

• Penegasan Hukum: Klaim tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Tidak berdampak pada kedaulatan atau yurisdiksi Indonesia di Natuna Utara.

Indonesia menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk perdamaian di kawasan dan tidak bermaksud mengakui klaim yang tidak sah secara hukum internasional.