BG: Kerja Sama Indonesia-China Tidak Mencederai Kedaulatan di Laut Natuna Utara

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan (BG), menjelaskan kerja sama antara Indonesia dan China, yang telah mencuri perhatian dan kritik publik. BG menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia di Natuna Utara.

Poin Penting:

• Kedaulatan Terjaga: BG menyatakan bahwa kerja sama Indonesia dan China telah dihitung matang dan tidak akan melanggar kedaulatan serta yurisdiksi Indonesia, terutama di Laut Natuna Utara.

• Pedoman Hukum: Kerja sama ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982.

• Prinsip Kerja Sama: Saling menghormati, kesetaraan, saling menguntungkan, dan konsensus sesuai dengan hukum masing-masing negara menjadi landasan kerja sama.

• Terobosan untuk Kestabilan: BG menyebut kesepakatan tersebut sebagai terobosan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan ketegangan di Laut Natuna Utara dan menciptakan kestabilan melalui joint operation.

• Batasan Kerja Sama: Meskipun termasuk kerja sama maritim, Indonesia menegaskan bahwa hal ini tidak boleh diartikan sebagai pengakuan terhadap klaim ‘9-Dash Line’ oleh China.

Klarifikasi Kemlu:

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI juga memberikan penjelasan tambahan, menegaskan bahwa kerja sama maritim dengan China merupakan upaya perdamaian di kawasan.

• Tidak Mengakui ‘9-Dash Line’: Indonesia kembali menegaskan bahwa klaim ‘9-Dash Line’ tidak memiliki dasar hukum internasional yang diakui dalam UNCLOS 1982.

• Kedaulatan Tetap Terjaga: Kerja sama tersebut tidak akan berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.

Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kerja sama regional dan perlindungan terhadap kedaulatannya dalam konteks hubungan dengan negara lain, termasuk China.